SISTEM EKONOMI DAN SEJARAH SISTEM EKONOMI INDONESIA SISTEM EKONOMI

Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan–aturan atau cara–cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Sebagai suatu system, maka setiap sistem perekonomian harus dapat menjawab masalah ekonomi yaitu what (barang apa yang harus diproduksi), how (bagaimana caa memproduksi), dan whom (untuk siapa barang tersebut diproduksi).

Sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai :

a)      Sarana pendorong untuk melakukan produksi

b)      Cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu

c)       Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa terlaksana dengan baik.

Secara garis besar, kita mengenal empat system ekonomi yang tumbuh dan berkambang yang sesuai dengan situasi kondisi serta ideologi Negara yang bersangkutan.Keempat sistem ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi tradisional, system ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran.

Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional merupakan suatu tata cara pengaturan kehidupan perekonomian yang didasarkan pada kebiasaan scra turun temurun, dimana semua kegiatan produksinya terbatas hanya untuk keluarga dan kelompoknya saja.

Dari definisi tersebut, dapat diuraikan ciri-ciri sIstem ekonomi tradisional, anatara lain :

a)      Tata cara pengaturan kehidupan perekonomian dilakukan secara turun temurun;

b)      Kegiatan produksi bergantung pada alam dan tenaga kerja;

c)       Hasil produksi terbatas hanya untuk keluarga atau kelompoknya saja;

d)      Modal yang digunakan sedikit;

e)      Transaksi jual beli dilakukan secara barter.

Keunggulan dari sistem ekonomi tradisional, yaitu:

a)      Sumber daya alam terkelola dengan baik, sebab secara langsung muncul kesadaran dalam melestarikannya;

b)      Jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatannya berjalan sesuai dengan kebiasaan.

Kelemahan dari sistem ekonomi tradisional, yaitu:

a)      Tidak ada kreativitas produksi;

b)      Kehidupan perekonomian hanya dapat dirasakan oleh keluarga dan kelompok saja;

c)       Tingkat produktivitasnya rendah

Sistem ekonomi terpusat (Komando)

Sistem ekonomi terpusat merupakan suatu tata cara pengaturan kehidupan perekonomian yang diatur dan ditentukan oleh pemerintah pusat (sentralistik).

Dari definisi tersebut, dapat diuraikan ciri-ciri sIstem ekonomi terpusat (komando), anatara lain :

a)      Pemerinta mempunyai kekuasaan yang besar sumber daya dan factor produksi;

b)      Seluruh kegiatan perekonomian diatur dan dikendalikan oleh pemerintah;

c)       Kegiatan pemerintah tidak selalu berorientasi pada keuntungan.

Kelebihan dari sistem ekonomi terpusat (komando), di antaranya:

a)      Tingkat inflasi dan pengangguran dapat ditangani dengan baik karena perekonomian dikendalikan pemerintah;

b)      Kegiatan produksi dan distribusi dapat dilaksanakan dengan mudah, karena sumber daya dan factor produksi dimiliki pemerintah;

c)       Jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah.

Kelemahan dari sistem ekonomi terpusat adalah:

a)      Terjadi monopoli yang merugikan masyarakat;

b)      Mematikan inisiatif individu untuk maju;

c)       Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya.

Sistem ekonomi pasar

Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

Dari definisi tersebut, dapat diuraikan ciri-ciri sIstem ekonomi pasar, anatara lain :

a)      Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal

b)      Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya

c)       Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba

d)      Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (Swasta)

e)      Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar

f)       Persaingan dilakukan secara bebas

g)      Peranan modal sangat vital

Kelebihan dari sistem ekonomi pasar di antaranya:

a)      Menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam penyelenggaraan perekonomian, sebab masyarakat diberi kebebasan dalam manentukan kegiatan perekonomian;

b)      Kualitas produk yang dihasilkan menjadi lebih baik, sebab terjadinya persaingan yang ketat;

c)       Faktor-faktor produksi dapat tercapai dengan baik, sebab tindakan ekonomi yang dilakukan kepada motif pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya.

Kelemahan dari sistem ekonomi pasar adalah:

a)      Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan, dimana kunci untuk memenangkan persaingan adalah modal;

b)      Monopoli yang merugikan masyarakat;

c)       Terdapat kesenjangan yang besar antara pemilik modal dan golongan pekerja.

Sistem ekonomi campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi.Sistem ekonomi campuran pada umumnya ditetapkan pada negara-negara berkembang.Dalam sistem ini sektor swasta dan pemerintah sama-sama diakui.Hal ini berarti di samping sector swasta, terdapat pula badan perencana negara yang merencanakan arah dan perkem bangan ekonomi. Sistem ekonomi campuran ini dasarnya merupakan  perpaduan  antara sistem ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi pasar.

Dari definisi tersebut, dapat diuraikan ciri-ciri sistem ekonomi campuran, antara lain :

a)      Hak kepemiikan individu diakui tetapi dibatasi, seperti sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara;

b)      Pelaku ekonomi terdiri atas individu, pemerintah dan swasta.

SEJARAH SISTEM EKONOMI INDONESIA

1.    Pemerintahan Orde Lama

Dumairy (1996) menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia:

a)      Periode 1945 – 1950.

b)      Periode demokrasi parlementer/liberal (1950 – 1959)

c)       Banyak partai politik

Sektor formal: pertambangan, pertanian, distribusi, bank, dan transportasi yang padat modal dan dikuasai oleh asing serta berorientasi ekspor memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB.

8 kali perubahan kabinet:

a)      Kabinet Hatta dengan kebijakan Reformasi moneter via devaluasi mata uang local (Gulden) dan pemotongan uang sebesar 50% atas uang kertas yang beredar yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank dengan nilai nominal > 2,50 Gulden Indonesia.

b)      Kabinet Natsir dengan kebijakan perumusan perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut dengan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP)

c)       Kabinet Sukiman dengan kebijakan nasionalisasi oleh De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan penghapusan system kurs berganda

d)      Kabinet Wilopo dengan kebijakan anggaran berimbang dalam APBN, memperketat impor, merasionalisasi angkatan bersenjata dengan modernisasi dan pengurangan jumlah personil, serta pengiritan pengeluaran pemerintah

e)      Kabinet Ali I dengan kebijakan pembatasan impor dan kebijakan uang ketat

f)       Kabinet Burhanudin dengan kebijakan liberalisasi impor, kebijakan uang ketat untuk menekan jumlah uang yang beredar, dan penyempurnaan program benteng (bagian dari program RUP yakni program diskriminasi rasial untuk mengurangi dominasi ekonomi),  memperkenankan investasi asing masuk ke Indonesia, membantu pengusaha pribumi, serta menghapus persetujuan meja bundar (menghilangkan dominasi belanda perekonomian nasional.

g)      Kabinet Ali II dengan kebijakan rencana pembangunan lima tahun 1956 – 1960

h)      Kebinet Djuanda dengan kebijakan stabilitas politik dan nasionalisasi perusahaan belanda.

i)        Periode demokrasi terpimpin (1959 – 1965)

1)    Dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan belanda.

2)    Lebih cenderung kepada pemikiran sosialis komunis

3)    Politik tidak stabil sampai pada puncaknya pada September 1965

2. Pemerintahan Orde Baru

Sejak Maret 1966.

Pemerintah mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial.

Pemerintah meninggalkan idiologi komunis dan menjalin hubungan dengan Negara barat dan menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank Dunia.

Kondisi perekonomian Indonesia:

a)      ketidakmampuan membayar hutang LN US $32 Milyar

b)      Penerimaan ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor

c)       Pengendalian anggaran belanja dan pemungutan pajak yang tidak berdaya

d)      Inflasi 30 – 50 persen per bulan

e)      Kondisi prasarana perekonomian yang bururk

f)       Kapasitas produktif sektor industri dan ekspor menurun

Prioritas kebijakan ekonomi:

a)      Memerangi hiperinflasi

b)      Mencukupkan persediaan pangan (beras)

c)       merehabilitasi prasaran perekonomian

d)      Peningkatan ekspor

e)      Penyediaan lapangan kerja

f)       Mengundang investor asing

Program ekonomi orde baru mencakup:

A.        Jangka pendek

1)      Juli – Desember 1966 untuk program pemulihan

2)      Januari – Juni 1967 untuk tahap rehabilitasi

3)      Juli – Desember 1967 untuk tahap konsolidasi

4)      Januari – Juni 1968 untuk tahap stabilisasi

B.        Jangka panjang yang berupa Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) mulai April tahun 1969.

Dalam rangka mendukung kebijakan jangka pendek, pemerintah:

a)      Memperkenalkan kebijakan anggaran berimbang (balanced budget policy)

b)      Pembentukan IGGI

c)       Melakukan reformasi terhadap sistem perbankan

UU tahun 1967 tentang Perbankan

UU tahun 1968 tentang Bank Sentral

Uu tahun 1968 tentang Bank Asing

d)      Menjadi anggota kembali IMF

e)       Pemberian peran yang lebih besar kepada bank bank dan lembaga keuangan lain sebagai ’”agen pembangunan”. Dengan memobilisasi tabungan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memainkan peranan penting untuk pembangunan pasar uang dan pasar modal.

Mulai 1 April 1969,  Program pembangunan jangka panjang terdiri dari tahapan-tahapan REPELITA dengan sasaran:

a)      stabilitas perekonomian

b)      pertumbuhan ekonomi

c)       pemerataan hasil pembangunan

Kondisi utama yang harus dipenuhi untuk pembangunan ekonomi yang baik:

a)      Kemauan politik yang kuat

b)      Stabilitas ekonomi dan politik

c)       SDM yang lebih baik

d)      Sistem politik dan ekonomi yang terbuka yang beroorientasi ke barat

e)      Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik

3. Pemerintahan Transisi (Habibie)

Ø  Tanggal 14 dan 15 Mei 1997, kurs bath terhadap US$ mengalami penurunan (depresiasi) sebagai akibat dari keputusan jual dari para investor yang tidak percaya lagi thd prospek ekonomi Thailand dalam jk pdk.

Ø  Pemerintah Thailand mengintervensi dan didukung oleh bank sentral singapora, tapi tidak mampu menstabilkan kurs Bath, sehingga bank sentral Thailand mengumumkan kurs bath diserahkan pada mekanisme pasar.

Ø  2 Juli 1997, penurunan nilai kurs bath terhadap US$ antara 15% – 20%

Ø  Bulan Juli 1997, krisis melanda Indonesia (kurs dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.650.) BI mengintervensi, namun tidak mampu sampai bulan maret 1998 kurs melemah sampai Rp 10.550 dan bahkan menembus angka Rp 11.000/US$.

Langkah konkrit untuk mengatasi krisis:

a)      Penundaan proyek Rp 39 trilyun untuk mengimbangi keterbatasan anggaran Negara

b)      BI melakukan intervensi ke bursa valas

c)       Meminta bantuan IMF dengan memperoleh paket bantuan keuangan US$ 23 Milyar pada bulan Nopember 1997.

d)      Mencabut ijin usaha 16 bank swasta yang tidak sehat

Januari 1998 pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepakatan (LOI) dengan IMF yang mencakup 50 butir kebijakan yang mencakup:

Kebijakan ekonomi makro (fiscal dan moneter) mencakup: penggunaan prinsip anggaran berimbang; pengurangan pengeluaran pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM dan listrik; pembatalan proyek besar; dan peningkatan pendapatan pemerintah dengan mencabut semua fasilitas perpajakan, penangguhan PPN, pengenaan pajak tambahan terhadap bensin, memperbaiki audit PPN, dan memperbanyak obyek pajak.

a)      Restrukturisasi sektor keuangan

b)      Reformasi struktural

Bantuan gagal diberikan, karena pemerintah Indonesia tidak melaksanakan kesepakatan dengan IMF yang telah ditandatangani.

Indonesia tidak mempunyai pilihan kecuali harus bekerja sama dengan IMF. Kesepakatan baru dicapai bulan April 1998 dengan nama “Memorandum Tambahan mengenai Kebijaksanaan Ekonomi Keuangan” yang merupakan kelanjutan, pelengkapan dan modifikasi 50 butir kesepakatan.

Tambahan dalam kesepakatan baru ini mencakup:

a)      Program stabilisasi perbankan untuk stabilisasi pasar uang dan mencegah hiperinflasi

b)      Restrukturisasi perbankan untuk penyehatan system perbankan nasional

c)       Reformasi structural

d)      Penyelesaian utang luar negeri dari pihak swasta

e)      Bantuan untuk masyarakat ekonomi lemah.

4. Pemerintahan Reformasi (Abdurrahman Wahid)

Mulai pertengahan tahun 1999.

Target:

a)      Memulihkan perekonomian nasional sesuai dengan harapan masyarakat dan investor

b)      Menuntaskan masalah KKN

c)       Menegakkan supremasi hukum

d)      Penegakkan hak asasi manusia

e)      Pengurangan peranan ABRI dalam politik

f)       Memperkuat NKRI (Penyelesaian disintegrasi bangsa)

Kondisi:

a)      Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi positif (mendekati 0)

b)      Tahun 2000 pertumbuhan ekonomi 5%

c)       Kondisi moneter stabil ( inflasi dan suku bunga rendah)

d)      Tahun 2001, pelaku bisnis dan masyarakat kurang percaya kepada pemerintahan sebagai akibat dari pernyataan presiden yang controversial, KKN, dictator, dan perseteruan dengan DPR

e)      Bulan maret 2000, cadangan devisa menurun dari US$ 29 milyar menjadi US$ 28,875 milyar

f)       Hubungan dengan IMF menjadi tidak baik sebagai akibat dari: penundaan pelaksanaan amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah (terutama kebebasan untuk hutang pemerintah daerah dari LN); dan revisi APBN 2001.

g)      Tahun 2001, pertumbuhan ekonomi cenderung negative, IHSG merosot lebih dari 300 poin, dan nilai tukar rupiah melemah dari Rp 7000 menjadi Rp 10.000 per US$.

5. Pemerintahan Gotong Royong (Megawati S)

Mulai pertangahan 2001 dengan kondisi:

a)      SBI 17%

b)      Bunga deposito 18%

c)       Inflasi periode Juli – Juli 2001 13,5% dengan asumsi inflasi 9,4% setelah dilakukan revisi APBN

d)      Pertumbuhan PDB 2002 sebesar 3,66% dibawah target 4% sebagai akibat dari kurang berkembangnya investasi swasta (PMDN dan PMA)., ketidakstabilan politik, dan belum ada kepastian