SEJARAH INDONESIA

A.Masa Awal
Masa   Pergerakan   Nasional   ditandai   dengan   munculnya   organisasi
organisasi modern  antara  lain  Budi  Utomo  (BU),  Sarekat  Islam  (SI),  dan
Indische  Partij  (IP)  dalam  memperjuangkan  perbaikan  nasib  bangsa.  Kaum
terpelajar   melalui   organisasi-organisasi   memotori   munculnya   pergerakan
nasional  Indonesia.  Pada  saat  itulah  bangsa-bangsa  di Nusantara  mulai  sadar
akan rasa “sebagai satu bangsa” yaitu bangsa Indonesia.
  Kata  “Pergerakan  Nasional“  mengandung  suatu  pengertian  yaitu
merupakan  perjuangan yang  dilakukan  oleh  organisasi  secara modern ke  arah
perbaikan  taraf  hidup  bangsa  Indonesia  yang disebabkan  karena  rasa  tidak
puas  terhadap  keadaan  masyarakat  yang  ada.  Gerakan  yang  mereka  lakukan
memang  tidak  hanya  terbatas  untuk  memperbaiki  derajat  bangsa  tetapi  juga
meliputi  gerakan  di  berbagai  bidang  pendidikan,  kebudayaan,  keagamaan,
wanita dan pemuda.

Istilah Nasional
berarti bahwa pergerakan-pergerakan    tersebut mempunyai  cita-cita  nasional  yaitu  berkeinginan  mencapai  kemerdekaan  bagi
bangsanya yang masih terjajah.Gagasan    pertama    pembentukan    Budi    Utomo    berasal    dari    dr.
Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter Jawa dari Surakarta. Pada tahun 1908,
dr.Wahidin   bertemu   dengan   Sutomo   pelajar   Stovia.
Dokter   Wahidin
mengemukakan gagasannya pada pelajar-pelajar Stovia dan para pelajar
tersebut menyambutnya dengan baik. Sehubungan dengan itu pada tanggal 20
Mei  1908  diadakan  rapat disatu  kelas  di  Stovia.
Rapat  tersebut  berhasil
membentuk  sebuah  organisasi bernama Budi Utomo dengan Sutomo  ditunjuk
sebagai ketuanya.
Pada tahun 1909 R.M. Tirtoadisuryo mendirikan perseroan dalam bentuk
koperasi bernama Sarekat Dagang Islam (SDI).
Perseroan dagang ini bertujuan
untuk menghilangkan  monopoli  pedagang  Cina yang menjual  bahan  dan  obat
untuk membatik. Sekitar  akhir  bulan  Agustus  1912,  Serikat  Dagang  Islam
diganti menjadi Serikat Islam (SI).
Dalam kongres Serikat Islam di Madiun pada
tahun  1923  nama  Serikat  Islam  diganti  menjadi  Partai  Serikat  Islam.  Partai  ini
bersifat  nonkooperasi  yaitu  tidak  mau  bekerjasama  dengan  pemerintah  tetapi
menginginkan perlu adanya wakil dalam Dewan Rakyat.
Organisasi yang sejak berdirinya sudah bersikap radikal adalah Indische Partij.
Organisasi ini dibentuk pada tahun 1912 di kalangan orang-
orang Indo di  Indonesia dipimpin oleh E.F.E. Douwes Dekker. Cita-citanya adalah agar orang-orang   yang   menetap   di   Hindia   Belanda   (Indonesia)   dapat
duduk   dalam
pemerintahan.Adapun semboyannya adalah
Indie Voor de Indier
(Hindia  bagi orang-orang yang berdiam di Hindia).

Dibandingkan dengan Budi Utomo, Indische Partij telah mencakup suku-suku bangsa lain di nusantara. Masa akhir Indische Partij terjadi ketika Suwardi
Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo ditangkap dan diminta untuk memilih
daerah pembuangan. Akhirnya ke dua tokoh tersebut meminta dibuang ke
negeri Belanda. Demikian juga Douwes Dekker dibuang ke Belanda dari tahun
1913 sampai dengan 1918.

B.Masa Radikal
Masa radikal,diartikan sebagai suatu masa yang memunculkan
organisasi-organisasi politik yang kemudian dinamakan
“partai”.Pada umumnya organisasi-organisasi ini tidak mau bekerja sama dengan pemerintah
Hindia Belanda dalam mewujudkan cita-cita organisasinya. Mereka dengan
tegas menyebutkan tujuannya untuk mencapai Indonesia Merdeka.
Pada tahun 1908 di negeri Belanda berdiri
sebuah organisasi yang bernama Indische Vereeniging
. Organisasi ini didirikan oleh pelajar pelajar
dari Indonesia. Pada mulanya hanya bersifat sosial yaitu untuk memajukan
kepentingan-kepentingan bersama para pelajar tersebut.
Organisasi ini juga
menginginkan adanya hak bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya
sendiri. Sehubungan dengan itu Indische Vereeniging berganti nama menjadi
Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia) dan bertujuan untuk
mencapai kemerdekaan Indonesia.Sejalan dengan itu majalah Perhimpunan Indonesia (PI) yang semula
bernama “Hindia Putra” juga berganti nama menjadi “Indonesia Merdeka”. Para
anggota PI berusaha mengadakan propaganda kemerdekaan Indenesia.
PNI berkeyakinan bahwa untuk membangun nasionalisme ada tiga syarat yang harus ditanamkan kepada rakyat yaitu jiwa nasional (nationaale geest), tekad nasional (
nationaale wil), dan tindakan nasional (nationaale daad).
Nasionalisme juga berkembang di kalangan pemuda. Para pemuda yang
telah mendirikan berbagai organisasi
pemuda juga merasa perlu untuk
menggalang persatuan. Semangat persatuan ini diwujudkan dalam kongres
pemuda pertama di Jakarta pada bulan Mei 1926.
PPI mempelopori penyelenggaraan Kongres Pemuda II. Dalam Kongres
Pemuda II yang diselenggrakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928 berbagai
organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Sekar Rukun,
Pasundan, Jong Selebes, Pemuda Kaum Betawi. Kongresini berusaha
mempertegas kembali makna persatuan dan berhasil mencapai suatu
kesepakatan yang kemudian
dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yaitu:Pertama, kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.Kedua, Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.Ketiga, Kami Putra dan Putri Indonesia
menjunjung tinggi bahasa persatuan
bahasa Indonesia

Masa Bertahan
Masa bertahan
, pada tahap ini kaum pergerakan berusaha mencari
jalan baru untuk melanjutkan perjuangan. Mereka menggunakan taktik baru,
yaitu dengan bekerja sama dengan pemerintah melalui
parlemen. Partai politik
mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Rakyat. Mereka mengambil jalan
kooperatif, tetapi sifatnya sementara (insidentil). Artinya kalau terjadi
ketidakcocokan dengan politik pemerintah, mereka dapat keluar dari Dewan
Rakyat.
Partai-partai politik yang melakukan taktik kooperatif dengan pemerintah
Hindia Belanda adalah Persatuan Bangsa Indonesia dan Partai Indonesia Raya.
Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) mendirikan bank, koperasi serta
perkumpulan tani dan nelayan. Pemakarsanya
adalah Dokter Sutomo, seorang
pendiri Budi Utomo. Pada tahun 1935 terjadi penyatuan antara Budi Utomo dan
PBI. Dalam sebuah partai yang disebut Partai Indonesia Raya (Parindra),
Ketuanya adalah Dokter Sutomo. Organisasi-organisasi lain yang ikut
bergabung dalam Parindra adalah: Serikat Sumatera, Serikat Celebes, Serikat
Ambon, Kaum Betawi, dan Tirtayasa.
Dalam kongresnya tahun 1937,
Wuryaningrat terpilih sebagai ketua dibantu oleh Mohammad Husni Thamrin,
Sukarjo Wiryapranoto, Panji Suroso, dan Susanto Tirto
projo. Kerjasama antar
anggota cabang-cabangnya menjadikan Parindra sebagai partai politik terkuat
menjelang runtuhnya Hindia Belanda.
Di samping Parindra juga muncul organisasi lain seperti Partindo.
Namun karena desakan pemerintah akhirnya partai itu bub
ar pada tahun 1936.
Para pemimpinnya meneruskan perjuangan dengan mendirikan Gerakan
Rakyat Indonesia (Gerindo) di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937. Tokoh-tokoh
yang duduk dalam Gerindo ialah Mr. Sartono, Mr. Mohammad Yamin,dan Mr. Amir Syarifuddin. Pada
masa pemerintah Gubernur Jenderal Limburg Stirum (1916-1921)
dibentuk Volksraad atau Dewan Rakyat, yaitu pada tanggal 18 Mei 1918.
Anggota dewan dipilih dan diangkat dari golongan orang Belanda, Indonesia,
dan bangsa-bangsa lain. Tujuan pembentukan Dewan
Rakyat adalah agar wakil-wakil rakyat Indonesia dapat berperan serta dalam pemerintahan.
Golongan
kooperatif
berupaya
semaksimal
mungkin
untuk
memanfaatkan Dewan Rakyat. Pada tahun 1930 Mohammad Husni Thamrin,
anggota Dewan Rakyat, membentuk Fraksi Nasional guna memperkuat barisan
dan persatuan nasional. Mereka menuntut perubahan ketatanegaraan dan
penghapusan diskriminasi di berbagai bidang. Mereka juga menuntut
penghapusan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Belanda tentang penangkapan
dan pengasingan pemimpin perjuangan
Indonesia serta pemberangusan pers.
Pada tanggal 15 Juli 1936 Sutarjo Kartohadikusumo, anggota dewan
rakyat, menyampaikan petisi agar Indonesia diberi pemerintahan sendiri
(otonomi) secara berangsur-angsur dalam waktu sepuluh tahun. Tuntutan untuk

otonomi ini ditolak pemerintah, sebab hal ini memberi peluang yang
mengancam runtuhnya bangunan kolonial.
Kegagalan Petisi Sutarjo menjadi cambuk untuk meningkatkan
perjuangan nasional. Pada bulan Mei 1939 Muh. Husni Thamrin membentuk
Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang merupakan gabungan dari Parindra,
Gerindo, PSII, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia. Pasundan,
Kaum Betawi, dan Persatuan Minahasa. GAPI mengadakan aksi dan menuntut
Indonesia Berparlemen yang di
susun dan dipilih oleh rakyat Indonesia,
Pemerintah harus bertanggung jawab kepada Parlemen. Jika tuntutan itu
diterima pemerintah, GAPI akan mengajak rakyat untuk mengimbangi
kemurahan hati pemerintah.Pada tanggal 24 Desember 1939 dibentuk Kongres Rakyat
Indonesia.
Kegiatan ini antara lain menuntut pemerintah Belanda agar menjadikan bahasa
Indonesia sebagai bahasa nasional, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan
dan bendera merah putih sebagai bendera Nasional.
Pemerintah memberikan reaksi dingin. Perubah
an ketatanegaraan akan
diberikan setelah Perang Dunia II selesai.
Pada 1 September 1939 pecah
perang di Eropa yang kemudian berkembang menjadi Perang Dunia II.
Tuntutan
GAPI dijawab Pemerintah dengan pembentukan Komisi Visman pada bulan
Maret 1941 yang bertugas menyelidiki keinginan golongan-golongan
masyarakat Indonesia dan perubahan pemerintahan yang diinginkan.
Namun Komisi ini hanya menampung hasrat masyarakat Indonesia yang pro pemerintah dan masih menginginkan Indonesia tetapi dalam ikatan
kerajaan Belanda. Hasil penyelidikan komisi Visman tidak memuaskan.
Sebelum hasil Komisi
Visman diwujudkan, Jepang sudah tiba di Indonesia.
Meskipun demikian pihak Indonesia telah sempat mengusulkan 3 hal, yaitu :
1.Pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri;
2.Penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang Dewan Rakyat;3.
Pergantian kata Inlander (pribumi) menjadi Indonesier.12Untuk
menguatkan perjuangan GAPI, KRI, diubah menjadi Majelis
Rakyat Indonesia (MRI) dalam konferensi di Yogyakarta pada tanggal 14
September 1941.
Di dalam MRI duduk wakil-wakil dari organisasi politik,
organisasi Islam, federasi serikat sekerja, dan pegawai negeri. Walaupun
terdapat perbedaan pendapat antara organisasi-organisasi yang tergabung
dalam MRI, namun persatuan dan kesatuan kaum Nasionalis terus dipupuk sampai
masuknya Tentara Militer Jepang